OPINI

INDONESIA MENUJU POLICE STATE

APA ITU itu ‘police state’? Terjemahan langsungnya adalah ‘negara polisi’ atau ‘negara kepolisian’. Terus, apa defenisinya? Menurut kamus Oxford, negara polisi adalah “a totalitarian state controlled by a political police force that secretly supervises the citizens’ activities”. Lebih kurang artinya adalah, “sebuah negara totaliter yang dikuasai oleh kepolisian yang politis, yang secara rahasia mengawasi aktivitas

Read More

POLEMIK RKUHP DAN UU KPK

KONTROVERSI tentang RKUHP dan UU KPK saat ini jelas menjadi topik dan polemik dimasyarakat. Ada berbagai gejolak penolakan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dan juga mahasiswa. Lalu mengapa revisi UU KPK dan RKUHP ini menjadi topik hangat saat ini ? Dan menimbulkn berbagai aksi penolakan dari masyarakat dan mahasiswa? Tentu ini tak lepas dari isi revisi

Read More

KALAU DIPIMPIN BANDIT, KPK AKAN MENJADI KOMISI PELINDUNG KORUPTOR

PROSES pemilihan capim (calon pimpinan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini mendekati tahap akhir. Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK beberapa hari lalu mengumumkan 40 orang yang lulus tes psikologi. Hasil tes ini dikritik keras oleh LSM antikorupsi, Indonesian Corruption Watch (ICW). ICW merasa tak puas. Tampaknya, mereka bisa melihat tanda bahaya pada komposisi 40 orang

Read More

KENAPA KALIAN SIBUK MAU JUMPA PRABOWO?

HARI-hari ini sibuk sekali Kubu 01 mau mempertemukan Jokowi dengan Prabowo. Entah mengapa mereka di Kubu 01 harus kasak-kusuk agar pertemuan itu terlaksana. Kalau presiden kalian menang bersih di pilpres 2019 ini, kenapa kalian sibuk mau bertemu dengan Prabowo? Untuk apa? Abaikan saja. Lupakan saja semunya. Jokowi ‘kan sudah dilegalkan MK tanpa ada satu pun

Read More

Pembelokiran Media Sosial Pemberangusan Suara Publik dan Merugikan Konsumen

SETELAH tiga hari pemerintah memblokir media sosial dan whatsapp, ada beberapa poin yang harus kita kritisi, yakni: 1. Pemerintah tidak bisa melakukan secara gegabah dan sembrono. Janganlah ingin menegakkan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum. Janganlah ingin menangkap seekor tikus tetapi dengan cara membakar lumbung padinya. Bagaimanapun pemblokiran itu melanggar hak hak publik yang paling mendasar

Read More

Kasus Korupsi Kondesat TPPI Rp 37 Triliun, Mengapa Mangkrak di Bareskrim?

3 JANUARI 2018, tepat satu tahun Kejaksaan Agung RI menyatakan P21 atas kasus korupsi kondensat TPPI, dengan kerugian negara sebesar Rp 37 triliun. Jauh sebelumnya, Mei 2015, Kabareskrim (saat itu dipimpin oleh Komjen Budi Wiseso), oleh Dirtipikor Ekonomi Brigjen Vicktor E Simanjuntak telah menetapkan tiga tersangka korupsi Kondensat TPPI, yaitu Honggo Wedratmo pemilk PT TPPI

Read More

Menyikapi dan Menghormati Proses Hukum

Oleh : Ryanti Suryawan Majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto yang telah menjatuhkan vonis Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama dua tahun penjara untuk kasus penodaan agama menjadi trending topik bukan hanya nasional akan tetapi dunia juga turut menyoroti kasus ini. Selama kurang lebih enam bulan kasus ini bergulir akhirnya hakim ketok palu

Read More

Kriminalisasi Terhadap Para Saksi Perkara Penistaan Agama

Oleh : DR M Kapitra Ampera SH MH Hampir tidak pernah terjadi dalam persidangan di pengadilan, Penasehat Hukum Terdakwa lebih fokus menggali latar belakang (personality), masa lalu, riwayat pekerjaan para saksi dari pada mengeksplorasi substansi pokok perkara guna menemukan kebenaran materil suatu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menempatkan Hakim dalam posisi

Read More

Fenomena Persidangan Ahok

Oleh : DR. M. Kapitra Ampera, SH.,MH Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, telah menjalani persidangan lanjutan kasus dugaan penistaan agama sebagai terdakwa pada tanggal 3 Januari 2016 yang lalu dengan agenda pemeriksaan saksi. 4 orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Novel Chaidir Hasan, Gus Joy Setiawan, Muchsin, dan

Read More

Tanggapan BUMM Geo Dipa Energi (Persero) Terhadap Dakwaan Penuntut Umum : Ada Kriminalisasi

Oleh : Lia Alizia dan Heru Mardijarto Sehubungan dengan persidangan pidana yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2016 di Pengadilan Jakarta Selatan atas nama Terdakwa Ir. E.T. Samsudin Warsa bin (Alm.) H.E. Warsa (mantan Presiden Direktur GeoDipa) (“Klien”), terkait dengan permasalahan hukum yang timbul atas Kontrak Pengembangan PLTP Dieng–Patuha 5 x 60 MW antara PT

Read More